Siaran Pers Diskusi Dua-Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet
Jakarta, 30 September 2025
Diskusi dua-mingguan Nexus Tiga Krisis Planet yang diselenggarakan
Lapor Iklim, CELIOS, dan Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menegaskan kembali bahwa
proyek food estate maupun MBG (Makanan Bergizi Gratis) tidak mampu menjawab persoalan
mendasar krisis pangan di Indonesia. Sebaliknya, kedua program tersebut dinilai memperdalam
ketidakadilan struktural, merugikan petani kecil, serta mengancam hak masyarakat rentan, perempuan,
anak, kelompok marginal, dan masyarakat adat.
Guru Besar IPB University, Prof. Dwi Andreas Santosa, menekankan bahwa kedaulatan pangan
berbeda dengan ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan bisa dicapai dengan memproduksi
pangan dari manapun, tetapi kedaulatan pangan hanya mungkin terwujud jika petani memiliki kendali
atas tanah, benih, dan kebijakan yang berpihak. “Seluruh proyek food estate melanggar empat pilar
utama pembangunan pangan, mulai dari kelayakan tanah hingga aspek sosial-ekonomi. Jika
dipaksakan, food estate hanya akan melahirkan krisis baru,” ujarnya. Ia juga mengingatkan tentang
kriminalisasi petani benih dan turunnya jumlah rumah tangga petani yang kian menambah beban bagi
generasi muda yang enggan terjun ke sektor pertanian.
Koordinator Nasional FIAN Indonesia, Marthin Hadiwinata, menyebut bahwa food estate bukan
hanya gagal secara teknis, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas pangan dan gizi.
“Sejak 2018, kasus kelaparan berulang di Papua menunjukkan kegagalan pemerintah memenuhi
kewajiban dasarnya. Hingga kini, 17,7 juta orang mengalami kelaparan dan lebih dari 123 juta jiwa
tidak mampu mengakses pangan bergizi. Ironisnya, konsumsi makanan ultra-proses seperti mie instan
justru terus meningkat,” ungkap Marthin. Menurutnya, jalan keluar bukanlah mega proyek baru,
melainkan reforma agraria yang melibatkan petani kecil dan masyarakat adat sebagai produsen
pangan utama.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa pangan adalah hak asasi manusia yang wajib
dipenuhi negara. Ia menyoroti bahwa proyek food estate maupun MBG sering kali mengabaikan
prinsip-prinsip hak asasi, bahkan membuka ruang pelanggaran baru. “Masyarakat adat, perempuan,
anak, petani kecil, dan kelompok marginal adalah pihak yang paling rentan, tetapi justru paling sering
dikorbankan. Pembangunan pangan tidak boleh melanggengkan penggusuran, pencemaran, atau
kriminalisasi. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan bagi
semua warga,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis, muncul pertanyaan mengapa Indonesia tetap terjebak dalam
dominasi beras meski sejak lama ada wacana diversifikasi pangan. Menjawab hal ini, Prof. Andreas
menjelaskan bahwa politik pangan sejak era Orde Baru sengaja diarahkan untuk menjadikan beras
sebagai simbol stabilitas, sehingga pangan alternatif seperti sorgum, sagu, dan umbi-umbian
tersingkir. Dampaknya, pasar domestik semakin bergantung pada beras, sementara ketahanan pangan
non-beras terus melemah.
Diskusi menghasilkan kesimpulan bahwa krisis pangan tidak bisa diatasi melalui food estate atau
MBG yang hanya mengulang pola gagal masa lalu. Satu-satunya solusi adalah reforma agraria yang
nyata, perlindungan menyeluruh terhadap petani kecil, masyarakat adat, perempuan, anak, kelompok
marginal, serta keterlibatan publik luas dalam kebijakan pangan. Seruan “tanah untuk rakyat, bukan
food estate” yang mengemuka menjadi penegasan bahwa kedaulatan pangan hanya dapat terwujud
apabila negara benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada proyek skala besar yang
menguntungkan segelintir pihak.
Acara ini merupakan bagian dari Diskusi Dua-Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet yang digelar secara
rutin menjelang COP30, dengan tujuan menghadirkan ruang kritis untuk membedah keterkaitan krisis
iklim, agraria, dan hak asasi manusia.
Kontak:
Luluk Uliyah, Tim Komunikasi JustCOP, email: [email protected]
Dokumentasi dan materi presentasi bisa diakses di sini
