Oleh : Siti Fatimah
Liputan mendalam ini didukung oleh fellowship dari Lapor Iklim x Yayasan PIKUL. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut: https://www.detik.com/jabar/berita/d-8347455/krisis-iklim-co-firing-biomassa-dan-perang-sunyi-melawan-asap
Pagi itu bel SDN Cipatuguran, Pelabuhanratu, baru saja berbunyi. Udara pesisir terasa lembap dengan aroma asin laut, sementara cerobong PLTU Pelabuhanratu tampak menjulang di kejauhan. Di kelas, beberapa siswa menutup hidung karena debu yang kembali menempel di jendela yang baru saja dibersihkan.
Di tengah krisis iklim, pemerintah mempromosikan teknologi co-firing biomassa sebagai jembatan menuju energi bersih. Namun di Pelabuhanratu, praktik ini justru menunjukkan paradoks: PLTU batu bara tetap beroperasi, polusi masih dirasakan warga, sementara hutan ditekan untuk memasok biomassa.
Guru kelas Yuli Kurnia pernah mengalami momen yang membuat panik murid-muridnya. Suara gemuruh keras dari arah laut menggetarkan dinding kelas hingga anak-anak berlari keluar karena mengira tsunami datang. Belakangan diketahui suara itu berasal dari proses pembakaran di PLTU. Pada hari lain, beberapa murid mengeluh mual dan sesak napas.
SDN Cipatuguran berjarak kurang dari dua kilometer dari PLTU. Sekitar 645 siswa belajar di kawasan yang oleh peneliti disebut sebagai zona paparan industri energi fosil. Tidak ada papan pemantauan kualitas udara atau sistem peringatan dini. Masker menjadi perlindungan utama, itu pun jika sekolah memintanya ke pihak PLTU.
Anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap polusi udara karena paru-paru dan sistem imun mereka masih berkembang. Namun bagi sekolah, kondisi ini telah menjadi rutinitas. Ketika asap dan debu semakin pekat, pihak sekolah biasanya menghubungi PLTU untuk meminta masker.
Permukiman nelayan di Kampung Panyairan juga berada dalam ring tiga PLTU. Asap pembakaran kerap datang mengikuti arah angin malam. Udin Samsudin (70), nelayan setempat, mengaku sering merasakan perih di mata saat melaut. Ia juga kerap mengalami gatal-gatal, terutama saat pergantian musim.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menunjukkan penyakit pernapasan dan penyakit kulit terus muncul dalam laporan kesehatan di wilayah Palabuhanratu dan Simpenan. Paparan polutan seperti PM2.5 dapat memperparah penyakit pernapasan, memicu asma, hingga meningkatkan risiko penyakit kronis. Namun sistem kesehatan publik masih lebih banyak menangani kasus tanpa mengaitkannya langsung dengan sumber pencemaran.
Pemerintah menyebut biomassa sebagai energi karbon netral dan bagian dari transisi energi. Dalam dokumen RUPTL 2025–2035, sekitar 76 persen pembangkit baru direncanakan berasal dari energi terbarukan. PLTU Pelabuhanratu sendiri mulai beroperasi pada 2013 dan menerapkan teknologi co-firing sejak 2020.
Namun bagi warga sekitar, perubahan itu hampir tidak terasa. Asap masih terlihat dan debu masih menempel di rumah. Menurut peneliti dari Trend Asia, co-firing hanya mencampur sekitar 5–10 persen biomassa dengan batu bara sehingga tidak secara signifikan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Data kesehatan menunjukkan tren penyakit pernapasan di dua kecamatan terdekat dengan PLTU tetap tinggi. Pada 2021 tercatat lebih dari 3.000 kasus di masing-masing kecamatan Palabuhanratu dan Simpenan. Angka itu meningkat menjadi lebih dari 4.500 kasus di Palabuhanratu pada 2022, sementara penyakit kulit mencapai hampir 7.000 kasus.
Di laut, nelayan juga mulai merasakan perubahan. Air kadang terlihat keruh dan ikan semakin sulit ditemukan. Banyak nelayan mengaku harus melaut lebih jauh dengan hasil tangkapan yang menurun drastis. Di sisi lain, tekanan juga muncul di wilayah hulu. Pengembangan Hutan Tanaman Energi untuk memasok biomassa mulai mengancam kawasan resapan air di Sukabumi Selatan. Jika tutupan hutan berkurang, risiko longsor dan krisis air bersih dikhawatirkan meningkat.
Ironisnya, listrik dari PLTU Pelabuhanratu sebagian besar mengalir ke wilayah lain, sementara masyarakat sekitar menanggung dampak kesehatan dan lingkungan. Warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sejak awal pembangunan pembangkit. Bantuan seperti masker atau pemeriksaan kesehatan sesekali memang diberikan, tetapi bagi warga, itu belum menyentuh persoalan utama: hidup berdampingan dengan cerobong pembangkit yang terus berasap.
