Bogor — Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim terhadap sektor pangan, peluncuran White Paper Survei Nelayan Indonesia 2025 pada peringatan Hari Bumi 2026 menjadi penanda penting upaya membaca realitas yang dihadapi nelayan di Indonesia. Dokumen ini diluncurkan dalam rangkaian kegiatan Global Network for Advanced Agromaritime (GNAA) yang berlangsung di IPB University, Bogor, pada 20–22 April 2026.
Rangkaian kegiatan GNAA dimulai dengan FGD bertajuk “Petani, Nelayan, dan Perubahan Iklim: Tantangan dan Peluang” pada hari kedua di Gedung Startup Center, Science Techno Park IPB. Diskusi berlangsung dinamis melalui sesi pleno dan kelompok paralel, yang membahas dampak nyata perubahan iklim sekaligus memetakan peluang adaptasi berbasis praktik lokal dari masing-masing negara. Kegiatan yang mempertemukan akademisi, peneliti, nelayan, dan petani dari tujuh negara (Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Kamboja) ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan lintas kawasan dalam merespons tantangan perubahan iklim di sektor pertanian dan kelautan. Sebanyak 33 peserta terlibat dalam forum yang tidak hanya berisi diskusi, tetapi juga agenda strategis seperti Focus Group Discussion (FGD) hingga kunjungan lapangan ke fasilitas inovasi teknologi pertanian dan perikanan.
Peluncuran white paper ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi tahun sebelumnya antara LaporIklim dan Tani and Nelayan Center (TNC) IPB University, yang menghasilkan Survei Persepsi Petani Indonesia. Jika pada 2024 fokus tertuju pada sektor pertanian, maka pada 2025 penelitian diperluas ke sektor kelautan melalui Survei Nelayan Indonesia, guna memotret kondisi sosial, ekonomi, dan kerentanan iklim yang dihadapi komunitas nelayan. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas nelayan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.
Potret Kerentanan Nelayan
Survei Nasional Nelayan 2025 melibatkan 273 nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia. Temuan ini merepresentasikan sekitar 3,2 juta nelayan aktif di Indonesia, dengan 96 persen di antaranya merupakan nelayan skala kecil yang menggunakan kapal di bawah 10 gross tonnage (GT).
Hasil survei menunjukkan bahwa nelayan, meskipun memegang peran strategis dalam ketahanan pangan nasional, masih berada dalam kondisi rentan. Tekanan tersebut datang dari kombinasi perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, serta keterbatasan dukungan kebijakan.
Sebanyak 98 persen nelayan menyatakan bahwa perubahan iklim sedang terjadi, berdasarkan pengalaman langsung mereka di laut. Lebih dari 60 persen responden melaporkan musim paceklik yang kini semakin sering dibandingkan lima hingga sepuluh tahun lalu. Selain itu, banyak nelayan mengamati bahwa ikan semakin sulit ditemukan dan cenderung berada lebih jauh dari wilayah tangkap tradisional.
Dari sisi keselamatan kerja, 73 persen nelayan mengaku tidak merasa aman saat melaut. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah cuaca ekstrem dan keterbatasan peralatan keselamatan. Sementara itu, 64 persen responden menyatakan belum pernah menerima bantuan pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk menghadapi dampak perubahan iklim.
Tekanan juga terasa dari aspek ekonomi. Mayoritas nelayan melaporkan pendapatan harian di bawah Rp200.000, sementara biaya operasional, terutama bahan bakar, terus meningkat. Di sisi lain, ukuran ikan yang tertangkap dinilai semakin kecil, yang berdampak langsung pada harga jual dan pendapatan.
Adaptasi Mandiri yang Terbatas
Di tengah keterbatasan tersebut, nelayan menunjukkan upaya adaptasi secara mandiri. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain menyesuaikan waktu melaut, memperpendek durasi penangkapan, hingga mencari pekerjaan tambahan di darat. Namun, langkah-langkah ini dinilai masih bersifat jangka pendek dan belum mampu menjawab tantangan struktural yang lebih besar.
Melalui white paper ini, para peneliti menekankan pentingnya intervensi kebijakan yang terstruktur. Dukungan teknologi, akses informasi cuaca real-time, serta perlindungan sosial yang kuat dinilai krusial agar nelayan tidak terus menjadi kelompok yang paling terdampak krisis iklim.
Sejumlah rekomendasi utama yang diajukan meliputi penempatan nelayan skala kecil sebagai prioritas dalam agenda adaptasi iklim nasional, perluasan akses terhadap teknologi navigasi dan informasi cuaca, penguatan perlindungan sosial seperti asuransi kecelakaan kerja dan dukungan pendapatan saat tidak melaut, serta pengembangan infrastruktur pesisir seperti cold storage, tempat pendaratan ikan, dan akses pasar.
Mendorong Kolaborasi Regional
Peluncuran white paper ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas membangun kolaborasi lintas negara melalui GNAA. Forum ini menempatkan solidaritas internasional sebagai fokus utama, dengan tujuan menciptakan ekosistem kolaboratif antara inovasi teknologi dari akademisi dan kebutuhan riil petani serta nelayan di lapangan.
“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realita yang dihadapi setiap hari oleh para petani dan nelayan kita. Melalui jejaring internasional ini, kami ingin memastikan bahwa kegiatan pertanian dan perikanan berbasis kearifan lokal dapat bersinergi dengan upaya menghadapi perubahan iklim untuk menunjang ketahanan pangan,” ujar Dr. Roza Yusfiandayani, S.Pi., ketua panitia penyelenggara.
Ke depan, inisiatif GNAA diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi berkembang menjadi jejaring kolaborasi jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas petani dan nelayan dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Dengan demikian, pembangunan sektor agromaritim yang berkelanjutan tidak hanya menjadi wacana, tetapi terwujud melalui aksi nyata berbasis kolaborasi lintas negara.
Dokumen Hasil Survei Persepsi Petani Indonesia 2024, dapat diakses di tautan berikut
Dokumen Hasil Survei Persepsi Nelayan Indonesia 2025, dapat diakses di tautan berikut
The 2025 Indonesian Fishermen’s Perception Survey Results Document can be accessed at the following link.
