Oleh: Fandri Mamonto
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau 2026 di Indonesia akan lebih panjang dan kering dari biasanya. Sebanyak 451 Zona Observasi Meteorologi (ZOM) atau 64,5% wilayah diperkirakan mengalami kemarau Bawah Normal, 245 ZOM (35,1%) Normal, dan hanya 3 ZOM (0,4%) di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara berpotensi Atas Normal atau lebih basah.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyebut 57,2% wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim kemarau lebih lama dari normal, bahkan lebih awal dibanding rerata klimatologi. Kondisi ini dipicu berakhirnya La Niña Lemah pada Februari 2026 yang kini beralih ke fase Netral, berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun. Indeks ENSO tercatat -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026, dengan peluang El Niño Lemah–Moderat sebesar 50–60% pada semester kedua. Sementara itu, Indian Ocean Dipole (IOD) diperkirakan tetap Netral sepanjang tahun.
Musim kemarau diperkirakan dimulai sebagian wilayah pada April 2026, termasuk pesisir utara Jawa bagian barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 di 429 ZOM (61,4%), sementara Juli (12,6%) dan September (14,3%) mencakup wilayah lainnya.
Kondisi kemarau panjang menjadi ancaman bagi sektor pertanian, terutama lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara. Berdasarkan Roadmap Percepatan Pembangunan Pertanian Bolmut 2025–2045 bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), luas sawah di Bolmut mencapai 4.394 ha pada 2023. Sebagian besar berupa sawah irigasi (74%), sawah tadah hujan 20%, dan sisanya rawa pasang surut.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluh Pertanian Bolmut, Syarifuddin, menegaskan salah satu tantangan utama petani adalah pengairan. Dari luas sawah irigasi teknis 2.498 ha, sekitar 372 ha memiliki kualitas buruk. Sawah irigasi non-teknis seluas 995 ha, sekitar 297 ha dalam kondisi buruk, dan hampir 980 ha sama sekali tidak memiliki irigasi.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menambahkan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Dirinya meminta para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.
“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.
