Oleh: Rita Hasugian
Liputan mendalam ini didukung oleh fellowship dari Lapor Iklim x Yayasan PIKUL. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut: https://katongntt.com/cerita-rumput-laut-dari-tablolong-petani-kesulitan-bibit-hama-lendir-dan-tercemar-mikroplastik/
Pada Jumat sore, 30 Januari 2026, Indrawati Doroh duduk di teras rumahnya di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, NTT, bersama beberapa perempuan lain. Meski musim hujan, udara terasa panas. Percakapan mereka bukan tentang cuaca, melainkan ketidakpastian hidup setelah tiga tahun gagal tanam dan gagal panen rumput laut.
Sore itu mereka juga membicarakan kedatangan Kepala Desa Tablolong, Zet A.M. Nggadas, yang meminta kandang babi di dekat rawa belakang PAUD dipindahkan karena lahannya akan digunakan untuk kantor Koperasi Merah Putih. Bagi warga, persoalannya bukan sekadar pemindahan kandang, tetapi minimnya dialog untuk mencari solusi. “Tidak ada sosialisasi, mau dipindah ke mana?” kata Indrawati.
Puluhan keluarga nelayan dan petani rumput laut merasa kebijakan itu menambah beban di tengah ekonomi yang belum pulih. Bagi warga Tablolong, beternak babi merupakan tabungan darurat ketika hasil laut tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
Masalah utama warga adalah sulitnya mendapatkan bibit rumput laut. Sekitar 90 persen penduduk desa bekerja sebagai petani rumput laut dan nelayan tangkap. Namun dalam tiga tahun terakhir hampir semua petani mengalami gagal tanam dan gagal panen.
Sejak banjir rob pada Februari 2025, banyak petani kehilangan tali, pelampung, dan bibit. Indrawati masih mengingat bagaimana 15 tali rumput laut miliknya hanyut terbawa air laut. Untuk menanam kembali, satu tali membutuhkan sedikitnya 50–100 kilogram bibit dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Modal awal bisa mencapai jutaan rupiah, angka yang sulit dipenuhi petani kecil tanpa bantuan.
Sejak itu warga bertahan dengan saling berbagi bibit dari desa tetangga, meski jumlahnya jauh dari cukup. Sebuah koperasi simpan pinjam di desa sempat membagikan bibit gratis, tetapi hanya bagi anggota yang memiliki pinjaman aktif.
Petani rumput laut di Desa Lifuleo yang bersebelahan dengan Tablolong juga mengalami kesulitan serupa. Ketua kelompok pembudidaya, Oktaf Alexander Saketu, menyebut penyakit lendir putih yang muncul sejak PLTU Timor 1 beroperasi pada 2023 diduga menjadi salah satu penyebab. Rumput laut yang ditanam di lokasi dekat PLTU sering berubah putih, layu, dan putus.
Sebelumnya, hama seperti ice-ice atau ikan baronang memang kerap menyerang. Namun penyakit lendir putih jauh lebih merusak. Jika dulu satu tali rumput laut bisa menghasilkan sekitar 30 kilogram, kini dari tali sepanjang 60 meter hasil panen hanya sekitar 3–5 kilogram.
Lukas Giovani Gonzales Serihollo, pengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, mengatakan laporan mengenai penyakit tersebut juga diterima para peneliti. Namun hingga kini penyebab pastinya belum dapat dipastikan.
Uji laboratorium terhadap kualitas air laut di sekitar PLTU Timor 1 menunjukkan beberapa parameter masih sesuai baku mutu budidaya rumput laut. Berdasarkan hasil itu, pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan operasional PLTU tidak menyebabkan pencemaran laut.
Menurut Lukas, penelitian jangka panjang masih diperlukan untuk meneliti berbagai parameter lingkungan sekaligus membandingkan histori produksi rumput laut sebelum penyakit muncul.
Data Dinas Perikanan Kabupaten Kupang menunjukkan produksi rumput laut terbesar pada 2024 berasal dari Kecamatan Semau, Semau Selatan, Kupang Barat, dan Sulamu. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT mencatat produksi rumput laut Kabupaten Kupang pada 2022 mencapai lebih dari 1,1 juta ton, tertinggi di provinsi tersebut. Namun data setelah 2022 belum tersedia.
Selain penyakit lendir, penelitian dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang menemukan rumput laut di Desa Tablolong juga terpapar mikroplastik. Menurut Lukas, sumber utama berasal dari peralatan plastik dalam budidaya seperti tali nilon, botol plastik sebagai pelampung, dan pengikat rumput laut.
Sampah plastik dari laut juga memperparah kondisi, terutama saat Musim Barat antara November hingga Februari ketika arus membawa sampah ke pesisir Tablolong. Penelitian di empat desa menunjukkan mikroplastik berbentuk serat (fiber) paling dominan, diikuti fragmen dan film.
Meski demikian, penelitian tersebut belum dapat menentukan tingkat pencemaran karena belum ada standar yang mengategorikan kadar mikroplastik sebagai ringan, sedang, atau berat.
Kepala Desa Tablolong mengaitkan penurunan produksi rumput laut dengan berbagai faktor, termasuk dugaan dampak jangka panjang tumpahan minyak Montara tahun 2009 dan aktivitas PLTU Timor 1. Namun pihak PLN menyatakan hasil uji laboratorium menunjukkan kualitas air laut masih dalam batas aman.
Dinas Perikanan Kabupaten Kupang juga menyebut petani tidak berproduksi selama setahun terakhir akibat banjir rob pada Februari 2025. Namun kewenangan penanganan pesisir kini sebagian berada di pemerintah pusat setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
Akibatnya warga merasa berada di ruang abu-abu: masalah terjadi di desa, tetapi solusi berada di luar jangkauan pemerintah desa maupun kabupaten.
Bagi Indrawati dan warga Tablolong lainnya, harapan mereka sebenarnya sederhana: kembali ke laut, menanam, dan memanen rumput laut seperti dulu. Tanpa itu, bukan hanya pendapatan yang hilang, tetapi juga masa depan generasi pesisir yang semakin rapuh.
