Oleh: Fandri Mamonto
Ancaman eksistensial membayangi Indonesia. Jika krisis iklim tidak segera ditangani, Indonesia diprediksi bisa kehilangan wilayahnya pada 2030 akibat bencana alam yang kian ekstrem
Peringatan keras ini disampaikan oleh Prof Retno Susilorini, Guru Besar sekaligus Kepala LPPM Universitas Pancasakti Tegal, dalam talkshow Green Press Community (GPC) di hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (7/2/2026).
“Tahun 2030, Indonesia bisa saja ‘bubar’ bukan karena konflik politik, melainkan karena bencana. Kita harus waspada, kita bisa lenyap dari peta dunia bukan karena bencana bukan karena kisruh Pilkada atau Pilpres, tapi karena hantaman alam,” ujar Retno dalam sesi bertema “Masa Depan Pulau Kecil di Tengah Gempuran Industri Ekstraktif”.
Ancaman Nyata di Pulau Kecil
Retno menjelaskan bahwa industri ekstraktif menjadi penyumbang terbesar emisi karbon dan gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Dampaknya sangat fatal bagi negara kepulauan seperti Indonesia.
“Pemanasan global memicu kenaikan muka air laut. Jika kita diamkan, air laut akan terus masuk ke daratan dan merendam pulau-pulau kecil kita,” jelasnya.
Dalam risetnya, Retno menyoroti kondisi Pulau Cemara di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pulau kecil yang menjadi pusat ekowisata mangrove ini kini hanya bisa dihuni dari pagi hingga sore hari. Berdasarkan pantauan satelit, pada malam hari sebagian wilayah pulau tersebut sudah terendam air.
“Sejak tahun 2024, saya menemukan garis pantai di pulau tersebut sudah mundur sejauh 500 meter,” tambahnya.
Perempuan: Garda Depan Melawan ‘Kiamat’ Iklim
Krisis ini tidak hanya berdampak pada geografik, tetapi juga pada tatanan sosial. Retno menekankan bahwa kelompok perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling rentan saat bencana terjadi. Oleh karena itu, suara perempuan harus menjadi prioritas dalam kebijakan iklim.
“Saat ini, perempuan sedang menantang ‘kiamat’ iklim. Suara perempuan dari pulau-pulau kecil sangat krusial karena mereka menghadapi dampak krisis iklim lebih cepat dan parah. Mereka memahami tantangan spesifik di komunitasnya dan seringkali memiliki solusi inovatif berbasis lokal,” tegas Retno.
Menurutnya, meski perempuan di seluruh dunia berperan sebagai penggerak perubahan, suara mereka seringkali diabaikan di dalam meja diskusi formal. Padahal, perempuan memiliki peran ganda: sebagai pengelola komunitas sekaligus kepala keluarga yang berjuang bertahan hidup di tengah keterbatasan sumber daya akibat perubahan iklim.
Kedaulatan Ekosistem vs Industri Ekstraktif
Senada dengan Retno, Afdillah Chudiel, Ocean Campaign Leader, Greenpeace Indonesia, mengingatkan bahwa kegagalan melindungi ekosistem pulau kecil adalah langkah menuju kepunahan peradaban. Ia mencontohkan sejarah kelam runtuhnya peradaban di Pulau Paskah, Pasifik, akibat kerusakan lingkungan.
“Takdir ekonomi Indonesia seharusnya bukan pada industri ekstraktif. Hari ini, kita sedang merusak fondasi peradaban bangsa dengan menghancurkan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir,” kata Afdillah.
Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada kondisi geologi sebagai negara kepulauan yang subur serta letak geografis di garis khatulistiwa dengan curah hujan tinggi. “Hutan dan laut yang subur adalah basis peradaban yang telah menghidupi bangsa ini selama jutaan tahun. Namun ironisnya, justru itulah yang sekarang sedang kita rusak,” pungkasnya.
