Oleh: Fandri Mamonto
Desa Apeng Sembeka, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, kini berada di garis depan krisis iklim. Banjir pesisir (rob) bukan lagi tamu musiman, melainkan ancaman tahunan yang kian mengkhawatirkan bagi warga setempat.
“Sejauh ini memang belum ada korban jiwa, tapi air sudah masuk ke pemukiman ahkan dalam rumah. Anak-anak di sini bahkan sering bermain air di dalam rumah akibat banjir pesisir,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Kondisi akan memburuk jika banjir pesisir bertepatan dengan hujan intensitas tinggi. Luapan sungai yang bertemu dengan pasang air laut merendam puluhan Kepala Keluarga (KK). Selama ini, upaya penanganan masih bersifat swadaya. Melalui Dana Desa, warga membangun tanggul pemecah ombak untuk memperkecil dampak. Namun, solusi ini dirasa belum cukup.
Sinyal Bahasa dari Data
Peningkatan fenomena ini dikonfirmasi oleh Ricky Daniel Aror, Meteorologist dari BMKG Maritim Bitung. Ia mencatat adanya tren kenaikan banjir pesisir di Sulawesi Utara. “Sebagai contoh, di Pulau Manado Tua, banjir pesisir kini terjadi hampir setiap bulan,” jelasnya.
Ricky menegaskan bahwa pemanasan global menjadi motor utama di balik anomali ini. “Salah satu indikasi akibat pemanasan global adalah naiknya permukaan air laut,” tambahnya.
Data kerentanan wilayah juga dipaparkan oleh Fiorentina Refani, Direktur Socio Bioeconomy Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam ajang Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara, ia mengungkapkan fakta miris:
- 401 desa di Sulawesi Utara (5,33%) mengalami kerusakan mangrove.
- 27 desa (0,36%) mengalami abrasi parah.
- 172 desa(2,29%) mengalami kerusakan badan air atau pencemaran.
- 258 desa terdampak banjir rob secara rutin.
Pergeseran Strategi: Dari Reaktif ke Adaptif
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menekankan pentingnya social learning atau belajar dari pengalaman. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lagi melihat banjir ini sebagai kejadian biasa.
“Kita harus mengevaluasi strategi yang ada. Apakah upaya mitigasi selama ini sudah berdampak jangka panjang, atau masih bersifat reaktif jangka pendek?” tanya Ayu.
Ia memperingatkan bahwa tanpa strategi jangka panjang, masyarakat pesisir—terutama kelompok rentan—akan terus kewalahan. Dampak perubahan iklim tidak hanya soal banjir, tapi juga intrusi air laut yang merusak kualitas air bersih dan mengancam sektor perikanan tambak.
Ayu menyarankan beberapa langkah strategis:
- Kolaborasi Multi-Pihak: Pemerintah harus menggandeng swasta dan akademisi.
- Solusi Berbasis Alam: Mengutamakan penanaman mangrove dan tanaman pelindung yang sesuai karakteristik lokal.
- Infrastruktur & Regulasi: Pembangunan fisik harus dibarengi dengan regulasi pemanfaatan kawasan pesisir yang ketat.
Perlu Pembuktian Empiris
Senada dengan hal tersebut, Faizal Kasim, Dosen Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), menyebutkan bahwa secara teoritis kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es dan ekspansi termal memang meningkatkan frekuensi banjir rob.
“Meski penyebab langsungnya adalah kondisi hidrometeorologi alamiah, perubahan iklim memperparah frekuensi dan intensitasnya,” jelas Faizal. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara mitigasi jangka pendek (sistem peringatan dini) dan adaptasi jangka panjang (restorasi ekosistem atau bahkan relokasi pemukiman).
Banjir di Bolmut adalah alarm keras. Jika pemerintah tidak segera belajar dari pengalaman dan beralih ke strategi yang lebih komprehensif, maka pesisir Sulawesi Utara hanya tinggal menunggu waktu sebelum benar-benar tenggelam oleh ambisi alam yang kian tak terkendali.
