Oleh: Dian Amalia Ariani
Liputan mendalam ini didukung oleh fellowship dari Lapor Iklim x Yayasan PIKUL. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut: https://prohealth.id/yang-dibayar-perempuan-pesisir-saat-jakarta-perlahan-tenggelam/)
“Saya pertama kali naik TransJakarta waktu anak saya sakit.”
Kalimat itu diucapkan pelan oleh Darnia bin Warja (38), warga pesisir Muara Angke. Selama bertahun-tahun ia hampir tak pernah meninggalkan kampungnya, bukan karena tak ingin, tetapi karena tak ada keperluan dan biaya. Sehari-hari dunianya berputar dalam radius satu kilometer rumah dan tempat pengupasan kerang.
Namun keadaan berubah ketika anak keduanya, Syarifa Alesya (2), didiagnosis mengalami hambatan pertumbuhan. Selama setahun terakhir, Darnia harus rutin membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Koja. Setiap minggu Alesya menjalani terapi, dan sebulan sekali kontrol ke poliklinik anak.
Perjalanan dimulai sejak subuh agar bisa mengejar jadwal pukul 10 pagi. Awalnya Darnia menggunakan ojek daring dengan biaya sekitar Rp120 ribu pulang-pergi. Setelah disarankan kader puskesmas, ia mulai belajar menggunakan bus kota. Karena takut tersesat, ia membawa kertas dan pulpen untuk mencatat nama halte serta rute perjalanan.
“Semua saya catat,” katanya.Perjalanan pulang-pergi bisa memakan waktu empat jam. Sesampainya di rumah sakit, ia masih harus menunggu antrean hingga sore sebelum kembali pulang. Ini bukan pertama kalinya urusan kesehatan menguras keuangan keluarga. Saat anak pertamanya terkena tuberkulosis, Darnia menghabiskan Rp300 ribu hingga Rp500 ribu untuk berobat ke Rumah Sakit Atma Jaya. Saat itu ia belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga ongkos perjalanan harus ditanggung sendiri.
Di Kampung Empang, Muara Angke, banjir rob telah menjadi bagian dari keseharian warga. Air laut sering masuk ke rumah hanya karena hujan semalam. Air asin membawa berbagai penyakit gatal di kulit, kutu air, diare, hingga batuk pilek yang tak kunjung sembuh.
“Anak-anak sering berenang di banjir, belum paham risiko air kotor,” kata Darnia.
Suatu hari, banjir bahkan membawa ular ke dapurnya. Awalnya ia mengira belut, tetapi ternyata ular kobra kecil. Saat itu ia sendirian di rumah bersama anak-anak karena suaminya sedang melaut selama beberapa bulan.
Sebagian warga meninggikan rumah untuk menghindari banjir. Namun bagi Darnia, biaya itu terlalu mahal. Satu mobil tanah uruk sekitar Rp300 ribu dan rumahnya membutuhkan hampir sepuluh mobil. “Buat makan sehari-hari saja ngos-ngosan,” katanya.
Untuk bertahan hidup, ia bekerja mengupas kerang hijau dengan upah Rp35 ribu per drum. Dalam sehari biasanya ia hanya mampu menyelesaikan satu drum. Bahkan saat banjir datang, ia tetap bekerja. “Sayang Rp35 ribu,” katanya.
Suaminya bekerja sebagai anak buah kapal penangkap ikan dan rajungan. Dalam empat bulan melaut, penghasilannya sekitar Rp3–5 juta. Jika cuaca buruk datang dan kapal tidak berangkat, penghasilan keluarga pun berhenti.
Krisis lain adalah air bersih. Sebelum memiliki sumur bor, Darnia harus membeli air jeriken Rp6.000. Dalam sehari keluarganya bisa menghabiskan tiga jerigen sekitar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu sebulan hanya untuk mandi dan mencuci.
Darnia sudah hampir 20 tahun tinggal di Kampung Empang sejak merantau dari Indramayu pada usia 13 tahun. Ia merasa banjir rob semakin tinggi dari tahun ke tahun. “Saya juga heran. Katanya tanggul ditinggikan tiap tahun, tapi banjirnya makin tinggi,” katanya.
Kondisi serupa dialami Yanti, warga lain di pesisir. Rumahnya sudah tiga kali ditinggikan namun kembali amblas. Meski rapuh dan rawan banjir, ia tetap tinggal di sana.
“Kami nggak punya pilihan lain. Rumah di sini. Cari makan di sini,” katanya.
Dosen kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, Fitri Kurniasari, menjelaskan banjir rob membawa risiko kesehatan lebih besar bagi perempuan. Keterbatasan air bersih meningkatkan risiko infeksi, terutama saat menstruasi, kehamilan, dan persalinan.
Selain itu, perempuan lebih sering terpapar lingkungan tidak higienis karena peran mereka sebagai pengasuh utama keluarga. “Paparan ini membuat risiko kesehatan perempuan pesisir bersifat jangka panjang,” kata Fitri.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menjelaskan penurunan tanah di Jakarta Utara dipicu oleh pengambilan air tanah berlebihan dan padatnya pembangunan. Air hujan sulit meresap karena tertutup beton dan aspal. “Banjir itu bukan salah airnya, tapi cara kita mengelola air,” ujarnya.
Ketua WALHI Jakarta, Suci Fitria Tanjung, menilai krisis air bersih di pesisir merupakan akibat dari kegagalan negara mengelola ruang dan sumber daya air secara adil. Menurutnya, kawasan pesisir lebih sering diposisikan sebagai ruang investasi dibanding ruang hidup warga.
Di sisi lain, pemerintah mengakui banjir rob dan intrusi air laut berdampak pada kesehatan warga pesisir, terutama perempuan dan anak. Namun hingga kini, kebutuhan dasar seperti akses air bersih, perlindungan kesehatan, dan keamanan tempat tinggal masih belum dirasakan merata oleh warga yang hidup berdampingan dengan banjir setiap hari.
