Jejak Iklim di Balik Sampah Kita
Krisis sampah menjadi masalah sistemik global yang menyingkap relasi antara produksi, industri, perdagangan, dan regulasi internasional. Sampah tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan persoalan politik dan ekonomi yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan global bekerja: siapa yang memproduksi, diuntungkan, dan menanggung dampaknya.
Darurat Pendanaan Iklim di Perkotaan
Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, dan kota-kota berada di garis terdepan menghadapi dampak dari pemanasan global. Banjir, gelombang panas, polusi udara ekstrim, hingga terganggunya layanan dasar air bersih dan transportasi telah menjadi fenomena lazim warga urban di banyak wilayah Indonesia. Sayangnya, di tengah permasalahan yang pelik, pendanaan untuk aksi iklim di kawasan perkotaan masih jauh dari memadai.
Perempuan di Lingkar Tambang
Indonesia sedang mengukuhkan dirinya sebagai poros nikel dunia, sebuah julukan megah untuk logam yang digadang-gadang menjadi penyelamat bumi dari krisis iklim melalui perannya dalam produksi baterai kendaraan listrik. Tambang dipromosikan sebagai jalan cepat menuju kemakmuran melalui hilirisasi, industrialisasi, dan peningkatan devisa. Namun, realitas di lapangan jauh dari narasi yang dibangun di panggung konferensi dan laporan tahunan pembangunan.
Restorasi Gambut dan Mangrove: Krisis Iklim dan Kekosongan Negara
Di tengah gelombang perburukan iklim global, Indonesia kembali ditagih komitmen pengurangan emisinya melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Namun di balik gemuruh komitmen internasional itu, negara justru memadamkan obor restorasi gambutnya sendiri.
Dari Perlindungan ke Perampasan Ruang Hidup Melalui UU Cipta Kerja
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, komitmen perlindungan lingkungan dan ruang hidup masyarakat oleh pemerintah runtuh. Salah satu kawasan yang terdampak adalah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kemiskinan di Tengah Kekayaan: Wajah Asli Ekonomi Ekstraktif
Bayangkan desa yang dikelilingi kekayaan tambang, namun anak-anaknya kesulitan bersekolah. Bayangkan industri raksasa yang menyumbang hampir 10 persen PDB nasional, namun puskesmas di sekitar lokasi industri justru langka. Inilah potret nyata yang diungkap laporan CELIOS-Greenpeace tentang desa-desa pertambangan di Indonesia. Kontribusi besar sektor ini pada perekonomian nasional ternyata berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat yang hidup […]
Tambang di Pulau Kecil adalah Pengabaian Negara Terhadap Rakyat dan Lingkungan
Pulau-pulau kecil yang seharusnya menjadi benteng ekologis satu per satu dikapling, dijual, dan dibongkar untuk kepentingan tambang. Negara yang semestinya menjadi pelindung ruang hidup rakyat, justru bertindak sebagai sekutu modal, menyulap hukum menjadi alat legitimasi perampasan ruang hidup di pulau-pulau kecil.
Jalan Panjang Realisasi Energi Nuklir di Indonesia
Pemerintah Indonesia secara resmi mengintegrasikan energi nuklir ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, dengan target operasional perdana reaktor modular kecil (SMR) di Kalimantan pada tahun 2030–2032. Kebijakan strategis ini ditujukan untuk mendukung komitmen Net Zero Emission (NZE) 2060 dan memenuhi proyeksi kebutuhan listrik nasional yang diprediksi mencapai sedikitnya 1.800 TWh pada tahun 2060.
Rakus Tambang, Kurus Anak: Ironi Stunting di Kawasan Tambang
Persoalan stunting tidak sekadar tentang jumlah kalori makanan yang dikonsumsi, melainkan soal kualitas air bersih, sanitasi, dan lingkungan tempat tinggal yang layak. Apa gunanya telur rebus, ikan, sayuran, dan nasi jika mereka mandi di air asam tambang, mencuci tangan dengan limbah logam berat, dan ambil air di sungai yang tercemar tailing nikel dan emas?.
Kado Terindah Proyek Strategis Nasional (PSN): Etnosida dan Ekosida
Dalam melodi lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” terdapat makna mendalam akan harapan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Selayaknya stanza ketiga yang berbunyi “S’lamatlah rakyatnya, S’lamatlah putranya, Pulaunya, lautnya, semuanya, Majulah Neg’rinya, Majulah pandunya, Untuk Indonesia Raya.”, pemerintah yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat seringkali melupakan esensi stanza ini. Rakyat, tanah, dan laut dikorbankan demi kepentingan kelompoknya, salah satu contohnya adalah Program Strategis Nasional (PSN).