Oleh: Mahtia Safitri
Liputan mendalam ini didukung oleh fellowship dari Lapor Iklim x Yayasan PIKUL. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut: https://www.banjartimes.com/2026/02/13/ketubuhan-petani-meratus-dan-krisis-iklim-yang-tak-terbaca-negara/
Kalimantan Selatan memiliki sebuah kawasan yang dikenal dengan Meratus. Dalam peta ekologis nasional, Meratus ditempatkan sebagai wilayah penting: kawasan penyangga ekologis, ruang keanekaragaman hayati, sekaligus tempat hidup masyarakat Meratus. Namun dalam diskursus krisis iklim yang semakin dominan di tingkat nasional, ada satu dimensi yang kerap luput dari perhatian, yakni petani di kawasan Meratus sebagai ruang pertama tempat krisis iklim bekerja.
Bagi petani Meratus, iklim bukan konsep abstrak. Ia hadir dalam kerja fisik sehari-hari: tanah yang semakin keras, hujan yang datang tidak menentu, dan panas yang terasa semakin ekstrem. Dalam situasi ini, tubuh petani menjadi sensor ekologis yang mencatat perubahan lingkungan secara terus-menerus. Sayangnya, pengetahuan berbasis pengalaman tubuh tersebut jarang diakui sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Negara cenderung mempercayai data teknis dibandingkan pengalaman ketubuhan petani. Akibatnya, krisis iklim diperlakukan sebagai persoalan jangka panjang yang dapat ditangani melalui perencanaan makro. Sementara dampak langsungnya terhadap kehidupan petani sering kali dibiarkan menjadi urusan individu. Kelelahan fisik, penyakit akibat kerusakan lingkungan, hingga tekanan psikologis karena ketidakpastian ekonomi jarang masuk dalam perhitungan kebijakan iklim.
Kondisi ini diperparah oleh praktik ekstraktivisme yang terus berlangsung di kawasan Meratus. Pembukaan kawasan untuk tambang dan perkebunan sawit skala besar tidak hanya mempercepat kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu sistem ekologis yang menopang pertanian lokal. Perubahan tata air, degradasi tanah, dan hilangnya tutupan hutan memicu percepatan krisis iklim di kawasan tersebut. Dalam kondisi ini, petani Meratus menghadapi krisis berlapis: beradaptasi dengan perubahan iklim sekaligus menghadapi penyempitan ruang hidup.
Program adaptasi yang ditawarkan pemerintah, seperti penggunaan bibit unggul atau teknologi pertanian, kerap gagal menjawab persoalan struktural yang dihadapi petani Meratus. Adaptasi tidak akan efektif jika kerusakan ekosistem terus berlangsung. Dalam banyak kebijakan, krisis iklim masih dibingkai sebagai tantangan pembangunan yang harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, dimensi keadilan sosial dan keadilan ekologis sering kali terpinggirkan.
Krisis iklim seharusnya juga dibaca sebagai krisis ketubuhan. Ketika lingkungan rusak, tubuh petani menjadi lebih rentan, mudah sakit, cepat lelah, dan kehilangan kemampuan untuk bekerja secara layak. Jika kebijakan iklim tidak mempertimbangkan aspek ini, negara sesungguhnya sedang memindahkan beban krisis ke tubuh-tubuh yang paling tidak berdaya.
Pendekatan alternatif yang perlu dipikirkan adalah politik iklim yang berangkat dari pengalaman ketubuhan masyarakat terdampak. Dalam pendekatan ini, petani tidak lagi diposisikan semata sebagai objek program, melainkan sebagai subjek pengetahuan.
Pengalaman petani Meratus tentang perubahan musim, kondisi tanah, dan sumber air seharusnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar pelengkap laporan teknis. Melindungi Meratus tidak cukup dengan menjadikannya simbol penting dalam wacana lingkungan. Perlindungan tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata: penghentian aktivitas ekstraktif yang masif, pengakuan ruang kelola petani Meratus, serta penyediaan sistem perlindungan sosial dan kesehatan yang memadai.
Selama pengalaman ketubuhan petani Meratus terus diabaikan, krisis iklim akan tetap menjadi persoalan yang ramai dibicarakan di ruang konferensi, tetapi penderitaannya dirasakan di ladang dan lereng pegunungan. Tanpa perubahan pendekatan tersebut, komitmen iklim berisiko hanya menjadi jargon yang jauh dari realitas di lapangan.
