Jakarta, 25 Maret 2025: Pemerintahan Prabowo-Gibran selama empat bulan memimpin cenderung mewarnai publik dengan komunikasi yang tidak positif dan membangun, meski banyak isu-isu krusial yang idealnya menuntut dinamika interaksi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Kesimpulan ini menjawab ucapan Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan kepada para menterinya untuk memperbaiki dinamika komunikasi tentang program-program yang dianggap baik, seperti disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/3/2025).
Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto menekankan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang dibuat tanpa dilandasi dasar ilmiah dan data berbasis bukti dari berbagai penelitian dan kajian.
“Banyak program dan kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam hukum agar mendapat legitimasi, yang proses pembuatannya terburu-buru, tanpa prosedur berdasarkan peraturan perundangan, dan tanpa partisipasi publik bermakna, serta tidak memikirkan dampaknya bagi rakyat,” katanya dalam diskusi terbatas para akademisi dan lembaga masyarakat bersama platform Lapor Iklim, Senin (24/3/2025).
Ia mengamati bahwa tujuan kebijakan yang dibuat lebih didasarkan pada ide-ide kepentingan kekuasaan, bersifat populis, dan tidak mengakomodasi kebutuhan, pengalaman dan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Tentu saja dari perspektif rule of law atau negara hukum, tindakan penyelenggara semacam ini tidak dapat dibenarkan.
“Dari berbagai kebijakan yang lahir dalam kerangka populisme itu, nampak ada jurang yang lebar antara kepentingan para elit pemegang kekuasaan dengan rakyat. Tindakan mengeluarkan kebijakan itu dilakukan terus menerus. Masyarakat belum selesai mencermati dan mendiskusikan suatu kebijakan, sudah ada kebijakan baru yang dikeluarkan, dan semuanya serba mengejutkan, dan menggelisahkan,” kata Sulistyowati.
Tidak mengherankan, tambahnya, jika pasar dan para pelaku ekonomi merespon secara negatif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IHSG yang merosot tajam, nilai tukar rupiah yang sangat melemah, kesulitan rakyat mendapatkan barang kebutuhan pokok karena lonjakan kenaikan harga, ditambah lagi dengan investor yang menutup usahanya, diiringi oleh pemutusan hubungan kerja yang terus menerus terjadi.
Sulistyowati juga menanggapi respon para pejabat publik dalam berbagai kesempatan terhadap kritik dari masyarakat dengan cara-cara yang tidak etis, tidak berempati, dan nampak tidak paham tentang kehidupan rakyat. Demikian pun terjadinya ancaman teror terhadap pers yang terus menerus terjadi, menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan pembungkaman telah terjadi. Padahal dalam situasi politik di mana hampir tidak ada oposisi dalam pemerintahan yang sehat, maka suara masyarakat dan media sebenarnya adalah penyeimbang kekuasaan yang sangat diperlukan bagi penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Senada dengan Sulistyowati, akademisi hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan, berbagai kebijakan yang pemerintah ambil lebih bertumpu pada komunikasi politik yang melegitimasi kebijakan satu arah, dibanding standar ilmiah yang konstruktif dan dialogis.
“Ada juga ilmuwan yang bersedia mendukung pemerintah, namun dengan argumen atau hasil studi yang sudah sesuai dengan kepentingan rezim,” kata Herlambang.
Sejumlah komunikasi yang tidak positif dari kepemimpinan bangsa yang baru, antara lain, pada peringatan HUT Partai Gerindra ke-17 (Sabtu, 15/02/2025), Prabowo menyindir pengkritik dengan sebutan “ndasmu” dengan mimik mengejek, kemudian disambut tawa pejabat yang hadir. Saat itu ada tiga kritikan yang disampaikan ke Prabowo, yaitu pembentukan kabinet gemuk, makan bergizi gratis, dan kedekatannya dengan mantan presiden Joko Widodo.
Saat peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang di Jawa Tengah, Prabowo mengeluarkan statement nir-empati menanggapi kritik keberhasilan pembangunan di Indonesia. “Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang,” ujar Prabowo (20/03/2025).
Tidak hanya Prabowo, sejumlah pejabat di Indonesia juga menyampaikan pendapat yang kontroversial, seperti komentar “di luar negeri tak bisa jadi first class citizen” oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan saat merespons gelombang aksi Indonesia Gelap (19/02/2025) dan komentar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer “jangan kembali lagi” di tengah narasi kuat #kaburajadulu (17/02/2025).
Juga, candaan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat Rakernas Partai Golkar 2025 terhadap kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (08/02/2025). Padahal, kelangkaan itu menuai korban tewas, yakni Ibu Yonih, 62 tahun, di Tangerang Selatan yang meninggal kelelahan usai mengantri panjang gas elpiji pada awal Februari 2025 lalu.
Tak hanya itu, pasca kekalahan Timnas Sepakbola Indonesia saat melawan Australia juga ditanggapi dengan sinis oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Ia mengatakan bahwa kekalahan timnas karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung (23/03/2025).
Vania Daniela Bunga dari Yayasan PIKUL menyampaikan bahwa respon pemerintah saat ini adalah sikap menutup telinga atas suara masyarakat atas kebijakan yang diambil serampangan. Ia menilai wakil pemerintah juga tidak bijak menanggapi isu seperti teror kepada Tempo sebagai media kritis atau kondisi saat sepak bola kalah. Efraim dari Bijak Memantau juga menambahkan bahwa cara komunikasi pemerintah perlu diperbaiki agar bisa lebih berempati terhadap warga.
Sebelumnya, kantor media Tempo mendapat kiriman kepala babi yang ditujukan kepada salah satu jurnalisnya, Francisca Christy Rosana. Sayangnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi malah berkelakar kalau kepala babi tersebut lebih baik dimasak saja (21/03/2025).
