Komunikasi publik yang efektif merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Selama empat bulan terakhir, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menerapkan berbagai kebijakan, namun komunikasi ke publik kurang sistematis dan inklusif.
Apalagi banyak penilaian yang kurang memuaskan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, dinamika politik nasional yang mencakup perubahan prioritas kebijakan dan alokasi anggaran, turut mempengaruhi kesinambungan program-program strategis.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat menyampaikan tanggapan terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat dengan cara yang kurang etis. Hal tersebut berdampak pada menguatnya resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang efektif menjadi penting dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.
Berangkat dari kondisi tersebut, LaporIklim bersama koalisi masyarakat sipil merumuskan sejumlah poin krusial dalam menguatkan komunikasi inklusif ke masyarakat yang disatukan dalam sebuah dokumen policy brief bertajuk “Menciptakan Komunikasi Kebijakan Publik Yang Lebih Inklusif”.
Tak hanya itu, selepas 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, muncul banyak kekhawatiran di tengah masyarakat. Karenanya, masyarakat sipil menuangkan pemikiran kritisnya dalam dokumen joint statement yang berjudul “100 Hari Yang Mengkhawatirkan Bagi Lingkungan dan HAM di Indonesia”. Kedua dokumen tersebut adalah bentuk kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat sipil untuk Indonesia.
