Oleh: Fandri Mamonto
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya mulai dirasakan di sektor pertanian, termasuk oleh petani jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Pertanian Bolmut, Syarifuddin, menyebut perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan produksi jagung di daerah tersebut dalam tujuh tahun terakhir. “Salah satunya karena ada dampak perubahan iklim,” ujar Syarifuddin.
Menurutnya, selain faktor iklim, penurunan produksi juga dipengaruhi oleh bencana alam, keterbatasan pupuk bersubsidi pada periode sebelumnya, serta serangan hama dan penyakit tanaman.
Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Bolmut pada 2020, misalnya, turut memukul produksi jagung, terutama di Kecamatan Sangkub. Data Pemerintah Kabupaten Bolmut menunjukkan produksi jagung di kecamatan tersebut turun drastis dari 14.262 ton pada 2019 menjadi hanya 7.620 ton pada 2020.
Secara keseluruhan, produksi jagung Bolmut juga mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data pemerintah daerah, produksi jagung sempat mencapai 109.712 ton pada 2017 dengan luas panen sekitar 26.694 hektare. Namun angka tersebut terus menurun hingga pada 2023 hanya mencapai 26.846 ton dengan luas panen 4.882 hektare menjadi yang terendah sejak 2017.
Sinyal Krisis Iklim Semakin Nyata
Para ilmuwan menilai meningkatnya kejadian cuaca ekstrem di Indonesia berkaitan erat dengan perubahan iklim global.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menyebut intensitas curah hujan ekstrem di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencontohkan kejadian Siklon Tropis Senyar yang memengaruhi wilayah Sumatra pada akhir 2025.
Dalam diskusi ilmiah bertajuk “Perubahan Iklim Global sebagai Pemicu Bencana di Sumatra pada November–Desember 2025”, Ardhasena menyebut fenomena tersebut menghasilkan rekor curah hujan dasarian III November tertinggi sejak 1991 di beberapa wilayah.
Menurut BMKG, tren pemanasan global juga tercermin dari data suhu nasional. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas di Indonesia dengan suhu rata-rata 27,5°C. Sementara 2025 menjadi tahun terpanas keenam dengan suhu rata-rata 27,04°C atau anomali +0,38°C dibandingkan periode normal 1991–2020.
BMKG memproyeksikan tren kenaikan suhu di Indonesia masih akan berlanjut. Dalam periode 2021–2050, suhu rata-rata diperkirakan meningkat hingga 1,6°C.
Perubahan iklim juga diperkirakan mengubah pola hujan. Wilayah utara Indonesia diproyeksikan menjadi lebih basah hingga sekitar 8 persen, sedangkan wilayah selatan berpotensi menjadi lebih kering hingga sekitar 9 persen. Akibatnya, kejadian hujan ekstrem yang sebelumnya memiliki periode ulang sekitar 100 tahun diperkirakan akan terjadi lebih sering di masa depan.
“Sebagai contoh, hujan dengan intensitas 250 milimeter yang dulu terjadi sekali dalam 100 tahun, diproyeksikan bisa terjadi kurang dari 20 tahun sekali,” kata Ardhasena.
Cuaca Ekstrem dan Tantangan Mitigasi
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Eddy Hermawan, menegaskan bahwa meningkatnya kejadian cuaca ekstrem merupakan dampak nyata pemanasan global.
“Global warming bukan lagi teori, tetapi sudah menjadi kenyataan di atmosfer. Dampaknya terlihat dari peningkatan cuaca ekstrem hingga ancaman siklon tropis di wilayah Indonesia,” ujarnya.
Eddy menjelaskan hujan ekstrem berdurasi pendek biasanya dipicu oleh gelombang atmosfer ekuatorial seperti Kelvin wave. Sementara hujan ekstrem yang berlangsung berhari-hari lebih sering dipengaruhi fenomena iklim berskala besar seperti La Niña dan Indian Ocean Dipole (IOD).
Karena itu, ia menilai sistem prediksi cuaca di Indonesia perlu bertransformasi agar mampu merespons peningkatan risiko bencana hidrometeorologi.
“Kita perlu memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan machine learning agar prediksi cuaca ekstrem lebih presisi dan tepat waktu,” katanya.
Menurut Eddy, penguatan riset dan sistem peringatan dini sangat penting agar kebijakan mitigasi bencana di Indonesia semakin berbasis sains, sekaligus membantu sektor-sektor rentan seperti pertanian beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin nyata.
