Oleh: Velin Jessica
Liputan mendalam ini didukung oleh fellowship dari Lapor Iklim x Yayasan PIKUL. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut: https://kupang.tribunnews.com/editorial/947790/opini-ketika-krisis-iklim-dan-beban-ganda-perempuan
Krisis iklim di Indonesia bukan lagi sekadar isu lingkungan atau persoalan target penurunan emisi global. Bagi banyak masyarakat, dampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bencana seperti cuaca ekstrem, kekeringan, hingga ancaman krisis pangan semakin sering terjadi dan langsung memengaruhi kondisi sosial serta ekonomi masyarakat.
Dalam situasi tersebut, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, dan keselamatan, tetapi juga tetap memikul tanggung jawab domestik di dalam rumah tangga. Beban ini membuat perempuan menghadapi krisis iklim dalam dua lapisan sekaligus: sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak, dan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.
Namun dalam praktik kebijakan, negara lebih sering menitikberatkan penanganan krisis iklim pada pendekatan teknis dan ekonomi. Fokus kebijakan umumnya berkisar pada target emisi, pembangunan infrastruktur, atau inovasi teknologi. Sementara itu, pengalaman sehari-hari serta kebutuhan spesifik perempuan kerap terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan.
Di berbagai wilayah Indonesia, perempuan menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung dari perubahan iklim. Ketika lingkungan berubah dan sumber daya alam semakin sulit diakses, perempuan sering kali harus menanggung beban tambahan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Perubahan kecil dalam kondisi lingkungan dapat dengan cepat berubah menjadi masalah besar dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Salah satu contoh nyata dapat dilihat ketika terjadi kekeringan. Ketika sumber air semakin terbatas, perempuan biasanya menjadi pihak yang harus mencari air bersih untuk kebutuhan keluarga. Dalam banyak kasus, mereka harus berjalan lebih jauh dari biasanya untuk mendapatkan air.
Situasi ini terjadi pada tahun 2023 ketika kekeringan ekstrem melanda wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Rote Ndao. Pada saat itu, banyak perempuan harus berjalan sejauh enam hingga sepuluh kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih. Perjalanan panjang ini bukan hanya menguras tenaga, tetapi juga menyita waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk aktivitas lain, termasuk mengurus keluarga atau mencari penghasilan tambahan.
Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami puluhan hingga sekitar 90 hari tanpa hujan pada periode tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Niño yang menyebabkan berkurangnya curah hujan, memperpanjang musim kemarau, serta meningkatkan risiko kekeringan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.
Dampak dari fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga yang kesulitan mendapatkan air. Petani, peternak, dan nelayan juga mengalami tekanan ekonomi yang serius. Hasil panen menurun, aktivitas melaut terganggu, dan pendapatan keluarga berkurang secara signifikan. Dalam beberapa kasus, sebagian masyarakat bahkan kehilangan sumber pekerjaan mereka.
Ketika kondisi ekonomi rumah tangga melemah, perempuan kembali berada di posisi yang paling rentan. Mereka harus menanggung dampak lanjutan dari krisis tersebut, mulai dari mencari air bersih, mengatur kembali kebutuhan rumah tangga yang semakin terbatas, hingga mengambil peran tambahan untuk menopang penghidupan keluarga. Pada saat yang sama, pekerjaan domestik seperti mengurus anak, memasak, dan merawat anggota keluarga tetap harus dijalankan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa beban ganda perempuan bukan sekadar situasi sementara, tetapi merupakan pola yang berlangsung secara struktural. Ketika krisis terjadi, tanggung jawab domestik tidak berkurang, bahkan sering kali justru meningkat.
Saat gagal panen terjadi atau aktivitas melaut terganggu, tekanan ekonomi rumah tangga semakin besar. Dalam situasi seperti ini, perempuan tetap dituntut memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Mereka harus mengatur ketersediaan pangan, menjaga kesehatan anggota keluarga, serta mencari berbagai cara agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan.
Dengan kata lain, krisis iklim tidak hanya menghadirkan persoalan lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial yang sudah ada. Tanpa kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan, upaya penanganan krisis iklim berisiko mengabaikan kelompok yang justru berada di garis depan dalam menghadapi dampaknya.
