Oleh:Mohammad Alaika Rahmatullah
Liputan mendalam ini didukung oleh fellowship dari Lapor Iklim x Yayasan PIKUL. Selengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut: https://titikterang.co.id/bencana-hidrometeorologi-berangkat-dari-maladaptasi-pengelolaan-sungai/
Kalimantan Selatan memiliki kawasan yang dikenal sebagai Meratus. Dalam peta ekologis nasional, Meratus dipandang sebagai kawasan penting: penyangga ekologis, ruang keanekaragaman hayati, sekaligus ruang hidup masyarakat Meratus. Namun, di tengah diskursus krisis iklim yang semakin dominan di tingkat nasional, ada dimensi yang sering terabaikan, yakni petani Meratus sebagai pihak pertama yang merasakan langsung dampak krisis tersebut.
Bagi petani di Meratus, iklim bukan konsep abstrak. Perubahan iklim hadir dalam pengalaman sehari-hari: tanah yang semakin keras, hujan yang tak menentu, dan panas yang makin ekstrem. Tubuh petani menjadi semacam sensor ekologis yang terus mencatat perubahan lingkungan. Sayangnya, pengetahuan berbasis pengalaman ini jarang diakui dalam proses perumusan kebijakan.
Negara lebih sering mengandalkan data teknis dan perencanaan makro dalam merespons krisis iklim. Akibatnya, dampak langsung terhadap kehidupan petani kerap diperlakukan sebagai persoalan individu. Kelelahan fisik, penyakit akibat kerusakan lingkungan, hingga tekanan ekonomi karena ketidakpastian musim jarang masuk dalam perhitungan kebijakan iklim.
Situasi ini diperparah oleh praktik ekstraktivisme yang terus berlangsung di kawasan Meratus. Pembukaan tambang dan perkebunan sawit skala besar mempercepat kerusakan lingkungan sekaligus mengganggu sistem ekologis yang menopang pertanian. Perubahan tata air, degradasi tanah, dan hilangnya tutupan hutan mempercepat krisis iklim di tingkat lokal. Dalam kondisi ini, petani Meratus menghadapi krisis berlapis: beradaptasi dengan perubahan iklim sekaligus menyusutnya ruang hidup.
Program adaptasi yang ditawarkan pemerintah, seperti penggunaan bibit unggul atau teknologi pertanian, sering kali tidak menyentuh akar persoalan. Adaptasi sulit berhasil jika kerusakan ekosistem terus berlangsung. Dalam banyak kasus, krisis iklim masih dipahami sebagai tantangan pembangunan yang harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga dimensi keadilan sosial dan ekologis kerap terpinggirkan.
Krisis iklim seharusnya juga dibaca sebagai krisis ketubuhan. Ketika lingkungan rusak, tubuh petani menjadi lebih rentan: mudah sakit, cepat lelah, dan kehilangan kemampuan bekerja secara layak. Jika kebijakan iklim tidak mempertimbangkan aspek ini, maka beban krisis pada akhirnya dipindahkan ke tubuh mereka yang paling terdampak.
Karena itu, pendekatan alternatif perlu dipertimbangkan, yakni politik iklim yang berangkat dari pengalaman masyarakat terdampak. Petani tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai subjek pengetahuan. Pengalaman mereka tentang perubahan musim, tanah, dan air dapat menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan.
Melindungi Meratus tidak cukup dengan menjadikannya simbol dalam wacana lingkungan. Perlindungan tersebut perlu diterjemahkan dalam kebijakan nyata: penghentian aktivitas ekstraktif yang masif, pengakuan ruang kelola petani, serta sistem perlindungan sosial dan kesehatan yang memadai.
Selama pengalaman petani Meratus terus diabaikan, krisis iklim akan tetap menjadi isu yang ramai dibicarakan di ruang konferensi, tetapi penderitaannya dirasakan di ladang dan lereng pegunungan. Tanpa perubahan pendekatan, komitmen iklim hanya akan menjadi jargon yang jauh dari realitas di lapangan.
