Dalam melodi lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” terdapat makna mendalam akan harapan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Selayaknya stanza ketiga yang berbunyi “S’lamatlah rakyatnya, S’lamatlah putranya, Pulaunya, lautnya, semuanya, Majulah Neg’rinya, Majulah pandunya, Untuk Indonesia Raya.”, pemerintah yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat seringkali melupakan esensi stanza ini. Rakyat, tanah, dan laut dikorbankan demi kepentingan kelompoknya, salah satu contohnya adalah Program Strategis Nasional (PSN).
PSN adalah inisiatif pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2014 lalu, kemudian diteruskan oleh Prabowo saat ini. Data dari Komnas HAM RI menyebutkan bahwa total PSN dari 2014 hingga 2024 mencapai 233 proyek dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun. Proyek ini mencakup sektor infrastruktur, energi, teknologi, maupun pendidikan.
Sayangnya, PSN adalah sumber dari berbagai konflik sosial dan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia. Dua dampak utamanya adalah penghancuran identitas budaya suatu kelompok etnis atau yang disebut etnosida, serta runtuhnya ekosistem alami di kawasan pembangunan atau disebut dengan ekosida.
Komnas HAM menerima 114 aduan terkait kekerasan dan kriminalisasi di lokasi proyek PSN sepanjang periode 2020-2023. Laporan terbanyak berasal dari Jawa Barat, kemudian disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Kasus-kasus kekerasan terus membayangi PSN, salah satu contohnya adalah belasan siswa harus dilarikan ke rumah sakit akibat tindakan represif aparat kepolisian di PSN Rempang Eco City.
Deforestasi dan runtuhnya ketahanan pangan
Penghancuran ekosistem hutan Papua terjadi karena pembangunan jalan trans-Papua sepanjang lebih dari 4.000 kilometer. Sedikitnya hutan seluas 1,2 juta hektar dibabat untuk membangun jalan tersebut. Bahkan, Walhi Papua dan Amnesty International mengungkap ada lebih dari 100 komunitas adat terdampak pembangunan. Mereka terpaksa kehilangan hutan tempat mencari makan, serta budaya yang terikat kuat dengan hutan.
Tak berhenti, pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo juga telah menghancurkan kawasan hutan mangrove di kawasan pesisir selatan Yogyakarta. Hilangnya hutan mangrove berdampak pada ekosistem pesisir, perekonomian masyarakat lokal, hingga risiko bencana yang semakin besar karena tidak ada penghalang alami.
Proyek food estate turut menyumbang kasus etnosida dan ekosida yang masif di Indonesia. Kawasan hutan di Kalimantan Tengah ditebang, masyarakat adat Dayak kehilangan sumber pangan, obat, dan lahan untuk ladang mereka. Hal tersebut adalah bukti perampasan budaya dan lingkungan dari komunitas lokal. Bergeser ke arah timur, mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Kabupaten Merauke juga menjadi contoh nyata dari etnosida dan ekosida. Proyek ini tidak hanya menghilangkan kemandirian pangan lokal, tetapi juga memaksa masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan makan tradisional mereka.
Pencemaran Sumber Air Bersih
PSN juga kerap kali melahirkan masalah baru, yaitu krisis air bersih. Berdasarkan catatan JATAM pada tahun 2018, proyek tambang emas di Papua menyebabkan pencemaran air di lima sungai utama, di mana 10.000 warga terdampak limbah yang dibuang ke sungai dan laut. Sementara itu, Greenpeace mencatat bahwa proyek tambang batu bara di Kalimantan Timur juga tidak luput dari masalah serupa. Pencemaran air terjadi di tiga sungai utama dengan lebih dari 5.000 warga lokal yang terdampak.
Proyek PSN Tol Manado – Bitung yang melewati kawasan tempat tinggal masyarakat adat Danowudu di Kota Bitung menyebabkan penggundulan hutan adat serta menghilangkan lima mata air dari tujuh mata air yang ada di lingkungan mereka. Padahal mata air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bagian dari pelaksanaan ritual masyarakat adat.
Kualitas Kesehatan Menurun
Proyek PSN telah merenggut kesempatan hidup sehat bagi masyarakat sekitarnya. Jumlah orang yang jatuh sakit melonjak tinggi di titik-titik pembangunan PSN. Sebagai contoh, banyak masyarakat Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah mengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain ISPA, penyakit lain yang terpantau melejit adalah diare, infeksi mata, dan penyakit kulit. Ribuan orang terdampak PSN, bukan kesejahteraan yang didapatkan, melainkan penyakit.
PSN Era Prabowo
Jejak buruk PSN era Joko Widodo ternyata dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Dalam lima tahun ke depan, Prabowo telah menetapkan 77 PSN sebagai prioritas, terdiri dari 29 proyek baru dan 48 proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
PSN era Prabowo diprediksi akan menghilangkan lebih dari 1,2 juta hektar hutan dan sedikitnya 500 komunitas adat akan terdampak. PSN hanya akan menambah derita dan kerugian masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan pembangunan yang diambil, memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas utama.
